Mataram (CVTOGEL) – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Telah sepakat untuk menjadikan Pulau Lombok sebagai pusat bagi perkembangan rantai pasok sirkular yang akan menjadi model pada tingkat nasional.
“Kami sepakat untuk menjadikan Lombok sebagai pusat pertumbuhan rantai pasok semi-tertutup, yang nantinya akan menciptakan pertumbuhan baru,” ungkap Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin Novrizal Tahar saat kunjungannya ke Kantor Gubernur NTB di Mataram pada hari Selasa.
Novrizal menjelaskan bahwa kebijakan dari Pemerintah NTB telah sejalan dengan kebijakan pusat terkait usaha untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini berjalan adalah pengambil hasil dari sektor pangan.
Dia menambahkan, salah satu kebijakan yang relevan adalah Desa Berdaya yang dapat berfungsi sebagai rantai pasok sirkular. Untuk pengembangan ekosistem baru di kawasan desa dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Sebanyak 106 desa menghadapi masalah kemiskinan ekstrem dan ini menjadi fokus Gubernur NTB dalam program-program mendatang,” jelas Novrizal.
Dia juga menekankan komitmen dan dukungan pemerintah pusat terhadap masalah pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat serta di seluruh Indonesia.
Beragam program, seperti penyediaan makanan bergizi secara gratis, sekolah untuk masyarakat, pembentukan koperasi desa, hingga layanan kesehatan gratis, adalah upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan di tingkat nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa persentase populasi miskin di Indonesia per Maret 2025 adalah 8,47 persen, setara dengan 23,85 juta orang. Angka tersebut menurun 0,10 persen dibandingkan September 2024 dan 0,56 persen jika dibandingkan Maret 2024.
BPS menentukan garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp609. 160 per orang per bulan atau sekitar Rp20. 305 per hari. Seseorang dianggap berada dalam kondisi miskin jika pengeluaran mereka berada di bawah jumlah ini.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB memiliki 20 agenda kerja utama untuk mengimplementasikan program Desa Berdaya, termasuk program desa bebas kemiskinan, desa mandiri pangan, dan desa wisata yang maju.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil NTB Lalu Hamdi menyatakan ada tiga fokus utama dalam program Desa Berdaya, yang meliputi pengurangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan ekosistem industri pertanian dan sektor terkait, serta menjadikan NTB sebagai destinasi kelas dunia.
“Melalui program Desa Berdaya, kami menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem akan mencapai nol persen pada tahun 2029,” tutup Hamdi.
